Lambat Selesaikan Konflik Sawit, Pemerintah Didesak Reformasi Sistem Agraria
Ipotnews - Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di perkebunan sawit antara komunitas dan perusahaan dinilai sangat lamban, karena masih menggunakan pola lama, yakni secara holistik. Akibatnya, menurut Sawit Watch, konflik tersebut semakin menumpuk.
Wakil Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, mengungkapkan, dari data yang dimilikinya, tercatat jumlah konflik antara komunitas dengan pengusaha perkebunan mencapai 776 konflik sepanjang 2015.
Dia pun menyebut, perlunya dilakukan reformasi agraria dalam menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan, sehingga konflik bisa dikurangi dan terselesaikan.
"Di perkebunan sawit, jumlah konflik yang ada sekarang itu naik. Bagaimana tidak, pemerintah sekarang menyelesaikan konflik masih case by case, satu per satu. Jadi lama penyelesaiannya, dan janji penyelesaian konflik secara holistik itu tidak tercapai," kata Achmad, dalam diskusi Kedaulatan Pangan, di Jakarta, Rabu (30/12).
Achmad menyebutkan, salah satu bukti lemahnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik bisa dilihat dalam aturan pencabutan perluasan lahan sawit yang belum terealisasikan.
Alasannya, lanjut dia, saat ini izin perluasan lahan perkebunan kelapa sawit masih dipegang oleh pemerintah daerah dan provinsi. Sehingga, meski sudah ada pernyataan akan dicabut, hal itu tidak akan berpengaruh selama izin masih dipegang oleh pemerintah daerah.
"Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa izin ekspansi lahan akan dicabut. Tidak akan saya dengarkan, kecuali Pak Jusuf Kalla membuat suatu kebijakan untuk menarik izin dari pemerintah daerah untuk diatur oleh pemerintah pusat," ucap dia. (Sigit/ef)
