VIVAnews - Pemerintah terus mengantisipasi krisis global yang berpusat di kawasan Eropa agar tidak terlalu berdampak pada perekonomian Indonesia. Antisipasi tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan kinerja pasar keuangan di Tanah Air.
"Crisis Management Protocol dengan BI sebetulnya sudah ada, tapi kami mau memperbaharui saja," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Jakarta, Rabu 6 Juni 2012.
Agus menjelaskan, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saat ini sedang mengkaji sejumlah indikator ekonomi yang bisa dijadikan alarm bagi pemerintah, ketika dampak krisis dianggap bisa menjalar lebih jauh ke perekonomian Indonesia.
Kondisi ekonomi di dunia internasional maupun Indonesia itu nantinya akan menjadi patokan perubahan protokol manajemen krisis yang dipegang pemerintah. Dengan pembaharuan protokol itu, Indonesia diharapkan bisa terhindar dari krisis yang sudah menjalar di kawasan Asia.
"Jadi, dalam waktu dekat ini kami akan tanda tangan dengan BI," kata Agus.
Sayangnya, Menkeu masih belum bisa menjelaskan secara detail perubahan dari protokol manajemen krisis itu. Alasannya, hal tersebut masih harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto, mengungkapkan, dalam Crisis Management Protocol yang dimiliki pemerintah, ada beberapa indikator ekonomi yang dijadikan patokan bahwa Indonesia masuk dalam keadaan krisis.
Rahmat mengatakan, indikator tersebut antara lain, yield obligasi, kemudian indeks harga saham gabungan (IHSG) dan ketiga adalah surat utang yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan hasil lelang.
Imbas Krisis
Selain itu, Agus Martowardojo menilai ancaman krisis ekonomi yang berkepanjangan di Eropa akan berdampak pada pembiayaan perdagangan Indonesia.
"Yang perlu kami antisipasi adalah kalau seandainya ada pengaruh dari sisi keuangan. Itu kami selalu siap dan juga pengaruh kepada trade financing," kata dia.
Agus menjelaskan, kondisi perbankan Eropa yang terkena dampak krisis, dikhawatirkan akan membuat mereka menerapkan sebuah prioritas atau preferensi yang berbeda dalam hubungan dengan negara di luar kawasannya. "Ini perlu diantisipasi, jangan sampai Indonesia terpengaruh," tegasnya.
Walau mengaku waspada, pemerintah yakin perekonomian Indonesia masih cukup baik. Terlebih lagi, pemerintah tengah berupaya mempercepat stimulus pembangunan infrastruktur.
