Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengancam akan memecat jajaran direksi perusahaan pelat merah yang tidak mendukung rencana pembentukan BUMN reasuransi. Menurut dia, hingga hari ini belum semua pihak sepakat atas rencana pendirian BUMN reasuransi. "Memang ada yang belum sepaham. Saya paham, tapi ini untuk kebaikan negara," katanya di Jakarta, 7 November 2013.
Menurut dia, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) telah mengirimkan surat yang berisi penolakan atas rencana pendirian BUMN reasuransi. Dahlan mengaku telah mempertimbangkan alasan-alasan penolakan tersebut. "Tapi, setelah kami pertimbangkan penjelasan mereka, kami tetap pada sikap kami," katanya.
Meski begitu, Dahlan mengatakan justru kagum atas keberanian direksi Asuransi Ekspor yang menyatakan penolakannya ke Kementerian. "Saya puji dia karena harus seperti itu memang, harus punya sikap. Jangan seperti bebek yang ikut saja," katanya.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Asuransi Ekspor Eko Wari Santoso membantah telah mengirimkan surat penolakan pendirian BUMN reasuransi ke Kementerian. Menurut dia, perseroan saat ini sedang mencoba mengklarifikasi soal kabar adanya surat penolakan ke Kementerian. "Sebab, sejak awal kami bersikap kooperatif terhadap rencana Pak Dahlan dan telah berkoordinasi dengan pemegang saham untuk hal tersebut," katanya dalam pesan pendek, 7 November 2013.
Eko menegaskan, dirinya maupun perwakilan dari manajemen perseroan lainnya tidak pernah mengirimkan surat penolakan pendirian BUMN reasuransi ke Kementerian atau pihak mana pun.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN kini tengah mengkaji transformasi Asuransi Ekspor untuk menjadi BUMN reasuransi. Asuransi Ekspor nantinya akan digabungkan dengan tiga BUMN lainnya, yakni PT Reasuransi Nasional Indonesia (anak usaha PT Askrindo), PT Tugu Reasuransi Indonesia (cucu usaha PT Pertamina), dan PT Reasuransi Internasional Indonesia (anak usaha PT Reasuransi Umum Indonesia).
Dengan penggabungan empat perusahaan asuransi ini, Dahlan berharap bisa mengerem kecenderungan larinya premi asuransi ke luar negeri. Sebab, selama ini banyak premi yang lari ke perusahaan reasuransi asing. Ketua Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Djaelani, sebelumnya mengatakan, per 2012, premi yang keluar ke asing mencapai Rp 11 triliun dengan defisit net sekitar Rp 6,5-7 triliun.
