Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah tengah berusaha menambah kepemilikan sahamnya di PT Vale Indonesia Tbk (

INCO

) lewat Holding Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), yaitu MIND ID.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Arifin Tasrif mengatakan MIND ID membutuhkan akusisi kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk (

INCO

) lebih dari 11% untuk mengkonsolidasikan tambang nikel tersebut menjadi milik Indonesia.
Divestasi sebesar 11% saham ini dibutuhkan untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus ( IUPK ), yakni minimal 51% saham kepada investor nasional atau pemerintah.
"Lebih dari itu mungkin kesepakatan business-to-business antara kedua entitas ( MIND ID dan Vale)," ungkap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).
Seperti diketahui, saham yang sudah dilepas Vale sebanyak 40% dengan rincian20% diambil BUMN dan 20% publik. Saat itu, sahamnya dialihkan ke publik karena terlebihdahulu ditawarkan Vale untuk diambil BUMN , tapi waktu itu BUMN tidak merespons dan kalaitu belum ada MIND ID.
"Untuk itu pemerintah secara resmi menyampaikan ke Vale bahwa sebagai pengalihanya harus di-gopublic-kan dalam negeri, sekarang masih ada sisa 11%," ujar Arifin.
Lebih lanjut, Arifin mengungkapkan proses transaksi pembelian saham divestasi Vale Indonesia akan dilakukan sebagaimana proses transaksi pada divestasi saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran Inc. yang dinilainya cukup berhasil.
Bila divestasi 11% tersebut diserap oleh MIND ID, maka kepemilikanya masih sekitar 31%, dan tidak menjadi pemegang saham terbesar dan bukan pengendali dari Vale Indonesia. MIND ID perlu menyerap tambahan sekitar 9% untuk menjadikan tambang nikel tersebut menjadi milik Pemerintah Indonesia.
Atas hal ini, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai divestasi kepemilikan saham tersebut seharusnya tidak hanya digunakan sebagai kepentingan Vale Indonesia memperpanjang kontraknya dari KK menjadi IUPK .
Alih-alih, hal tersebut harus didasarkan kepada kepentingan masa depan bangsa Indonesia sekaligus keberlangsungan pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, penambahan 11% dinilai tidak cukup membuat Indonesia melalui MIND ID dapat memiliki kontrol pengendali atas perusahaan tambang asing itu.
Andre memandang DPR serta pemerintah sudah seharusnya mendorong BUMN melalui MIND ID agar bisa menjadi pemilik saham mayoritas sekaligus saham pengendali dengan minimum kepemilikan 40%, atau bahkan hingga 51%.
"Rasanya belum berdampak maksimal untuk sumbangsih BUMN ke Indonesia. Karena MIND ID sebagai perpanjangan tangan negara ini tidak memiliki kuasa penuh, karena belum menjadi pemegang saham mayoritas," ujar Andre melalui keterangan resminya, dikutip Rabu (24/5/2023).
Di sisi lain, Andre mengatakan, penambahan kepemilikan di atas 11% itu perlu dilakukan agar seluruh aset yang berada di kawasan Vale Indonesia dapat tercatat sebagai kekayaan Pemerintah RI.
"Namun, bukan hanya itu saja, penyerapan tenaga kerja lokal, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta penanganan limbah dan kerusakan lingkungan juga perlu menjadi perhatian dan perlu ada peningkatan," tambah Andre.
Sebagai informasi, pemegang saham terbesar Vale Indonesia masih dipegang oleh Vale Canada dengan kepemilikan saham 43,79%. sisanya, 20% dimiliki holding BUMN MIND ID, 15,03% oleh Sumitomo Metal Mining, dan 21,18% oleh publik.

Sumber : cnbcindonesia.com