JAKARTA. Tingkat pengangguran Indonesia per Februari 2017 menurun 0,17% menjadi 5,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,50%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan pengangguran terbuka (TPT) di kota dan desa menurun dengan catatan di desa penurunanya lebih tajam dari 4,35% menjadi 4%.
Sementara itu, tingkat pengangguran di kota turun dari 6,53% menjadi 6,50%.
Berdasarkan laporan BPS, angkatan kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang atau naik 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 dan naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016.
Dari angkatan kerja tersebut, Kepala BPS memaparkan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2017 mencapai 124,54 juta orang dan pengangguran sebanyak 7,01 juta orang.
Pada Februari 2017, BPS mencatat penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja mecapai 59,04 juta orang.
Berdasarkan status pendidikan, BPS melaporkan penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2017 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 75,21 juta orang atau 60,39%. Sementara itu, penyerapan lulusan SMA sederajat mencapai 34,06 juta orang.
Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya 15,27 juta orang (12,26%) dengan rincian 3,68 juta orang berstatus diploma dan 11,59 juta orang berpendidikan universitas.
Melihat besaran penyerapan tenaga kerja dari tingkat SD tersebut, Kepala BPS menuturkan kualitas SDM lulusan di atas tingkatan SD harus ditingkatkan ke depannya.
"Karena itu pemerintah menggulirkan pendidikan training atau vokasi, sebab pekerja lanjut usia tidak mungkin melalui jalur formal," ujarnya.
BPS menunjukan perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukan oleh meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi. Dalam setahun terakhir, lanjutnya, persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 11,34% pada Februari 2017 dari 12,26% pada periode yang salam tahun lalu.
Sementara itu, persentase penduduk bekerja berpendidikan rendah dan menengah turun masing-masing sebesar 0,87 persen poin dan 0,05 persen poin.
Dzulfian Syafrian, Ekonom Indef, mengungkapkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 0,17% dibanding Februari 2016 merupakan kabar gembira. Hal itu menunjukkan penyerapan tenaga kerja meningkat.
Namun, dia mengingatkan naiknya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 3,88 juta orang dibanding Februari 2016 harus diwaspadai pemerintah karena hal ini bisa menjadi dua sisi mata pisau.
Di satu sisi, dia menjelaskan besarnya masyarakat yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Indonesia sedang berada dalam usia yang sedang produktif. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa atau Jepang yang justru sedang mengalami masyarakat yang menua (ageing society).
Di sisi lain, peningkatan jumlah angkatan kerja yang dikenal dengan istilah 'bonus demografi' ini bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat.
"Namun, jika Pemerintah tidak mampu mengelolanya, justru bonus demografi bisa menjadi beban demografi," ungkapnya, Jumat (5/5/2017).
Beban demografi, kata dia, bisa terjadi jika perekonomian Indonesia tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang berada di usia produktif, khususnya kaum muda.
Alhasil, dia menilai ancaman pengangguran muda akan sangat besar sehingga berujung menjadi beban bagi Indonesia karena konsekuensi pengangguran akan sangat besar.
"Tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga berbagai kondisi sosioekonomi dan politik masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas, radikalisme, dan sebagainya."
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas lapangan pekerjaan wajib menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama fase bonus demografi ini.
Khusus untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas, hal ini penting untuk diperhatikan karena mayoritas 58% pekerjaan di Indonesia masih kurang berkualitas atau merupakan sektor informal.
Dzulfian mengungkapkan, salah satu rekomendasi kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki lapangan pekerjaan di Indonesia adalah ekonomi berorientasi investasi.
Stabilitas ekonomi serta politik dan juga ketersediaan infrastruktur adalah dua agenda besar yang harus disiapkan dan dipastikan pemerintah. Hal itu menjadi syarat jika kita hendak menggenjot investasi dan memperbaiki jumlah serta kualitas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
