Meski Pengangguran Turun, Pemerintah Perlu Waspadai Naiknya Angkatan Kerja
Ipotnews - Kendati tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari tahun ini mengalami penurunan, namun pemerintah dinilai tetap perlu mewaspadai naiknya jumlah angkatan kerja.
Demikian pandangan Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian, di Jakarta, Jumat (5/5). Menurut dia, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 0,28% dibanding Agustus 2016 atau setara 0,17% dibanding Februari 2016 merupakan kabar gembira karena hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja meningkat.
"Namun, naiknya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 atau 3,88 juta dibanding Februari 2016 harus diwaspadai pemerintah karena hal ini bisa menjadi dua mata pisau," kata Dzulfian.
Ia menjelaskan, di satu sisi, memang besarnya masyarakat yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Indonesia sedang berada dalam usia yang sedang produktif-produktifnya, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa atau Jepang yang justru sedang mengalami masyarakat yang menua (ageing society).
"Peningkatan jumlah angkatan kerja ini dikenal dengan istilah bonus demografi. Dimana bonus ini bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat. Namun, jika pemerintah tidak mampu mengelolanya, justru bonus demografi bisa menjadi beban demografi," ujarnya.
Beban demografi, kata dia, bisa terjadi jika perekonomian Indonesia tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereja yang sedang berada di usia produktif, khususnya mereja yang muda. Alhasil, ancaman pengangguran muda akan sangat besar.
Jika hal ini terjadi, Dzulfian menuturkan, justru akan menjadi beban bagi Indonesia karena konsekuensi pengangguran akan sangat besar-tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga berbagai kondisi sosio-ekonomi-politik masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas, radikalisme, dan lain-lain.
"Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja baru (more jobs) dan juga peningkatan kualitas lapangan pekerjaan (better jobs) wajib menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama fase bonus demografi ini," ungkapnya.
Khusus untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas (better jobs), dia menyebutkan, hal ini penting untuk diperhatikan karena mayoritas atau sekitar 58% pekerjaan di Indonesia masih pekerjaan yang kurang berkualitas yakni sektor informal.
"Jadi salah satu rekomendasi kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki lapangan pekerjaan di Indonesia adalah ekonomi berorientasi investasi," tegasnya.
Dzulfian menambahkan, stabilitas ekonomi serta politik dan juga ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah 2 agenda besar yang harus disiapkan dan dipastikan pemerintah jika hendak mengamankan investasi sebanyak-banyaknya dan memperbaiki jumlah dan kualitas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
