AI News - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction dan Institut Teknologi Bandung meluncurkan pada 1 September 2026 sistem Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE), sebuah platform keputusan yang menggabungkan model risiko bencana dengan estimasi dampak fiskal daerah.
Poin Penting
- ARISE resmi diluncurkan pada 1 September 2026 oleh Kemenkeu, UNDRR, dan ITB.
- Sistem menyajikan data hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, dan dampak fiskal untuk perencanaan mitigasi.
- Implementasi pertama dilakukan di Bali, dengan rencana ekspansi ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
- Tujuan jangka panjang adalah penerapan ARISE di seluruh provinsi Indonesia guna memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Bagaimana ARISE Membantu Pemerintah Daerah Mengantisipasi Tekanan Fiskal Bencana?
ARISE menyediakan data hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga estimasi dampak fiskal yang dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk menyusun rencana mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi pengalihan risiko (risk transfer). Menurut VOI, integrasi pemodelan risiko bencana dengan perkiraan fiskal memungkinkan analisis skenario yang lebih akurat, sehingga daerah dapat menyesuaikan anggaran dan kebijakan sebelum bencana terjadi. Bloomberg Technoz menambahkan bahwa informasi komprehensif tersebut menjadi dasar bagi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih responsif terhadap potensi kerugian. Dengan demikian, ARISE membantu mengurangi penurunan penerimaan dan menahan kenaikan kebutuhan belanja pasca-bencana, memperkuat posisi keuangan daerah dalam jangka panjang.
Mengapa Pemerintah Memilih Pendekatan Proaktif Daripada Respons Pasca Bencana?
Pemerintah menilai bencana menimbulkan tekanan fiskal dari dua sisi - menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja - sehingga pendekatan hanya reaktif dianggap tidak memadai. Bloomberg Technoz melaporkan bahwa Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menekankan perlunya pergeseran paradigma dari post-disaster response ke pre-disaster planning serta dari financing losses ke managing risks. Menurutnya, pengelolaan risiko yang terukur dan proaktif memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengurangi beban fiskal yang tiba-tiba, dan meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim. Pendekatan ini memaksa pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam perencanaan anggaran, bukan sekadar menanggapi kerugian setelah terjadi.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah Implementasi di Bali dan Empat Provinsi Percontohan?
Setelah uji coba di Bali, pemerintah berencana memperluas ARISE ke empat provinsi tambahan: Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, sebelum menargetkan penerapan nasional pada semua provinsi. Kementerian Keuangan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi, akan melakukan fase roll-out bertahap dengan pengumpulan data lokal, pelatihan aparat daerah, dan integrasi hasil ke dalam sistem TKD. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan basis data yang seragam dan dapat dipakai untuk menilai risiko fiskal secara periodik, sehingga kebijakan anggaran dapat disesuaikan secara dinamis. Pada akhirnya, seluruh provinsi akan memiliki alat yang sama untuk mengantisipasi dampak fiskal bencana dan perubahan iklim, memperkuat ketahanan keuangan negara secara keseluruhan.
Sumber : AI News