- Pertumbuhan: Josua Pardede memproyeksikan ekonomi Indonesia 2027 hanya tumbuh 5,22%, jauh di bawah target pemerintah 6%, akibat melemahnya dorongan fiskal 2026 dan transmisi suku bunga yang menekan konsumsi.
- Fiskal: Target defisit 2,40% PDB dinilai terlalu optimistis karena proyeksi independen berada di 2,70%-2,90%, sementara pembiayaan meningkat menjadi Rp671,2 triliun dan ruang fiskal semakin terbatas.
- Asumsi RAPBN: Pemerintah disarankan menurunkan asumsi pertumbuhan menjadi 5,2%-5,5%, mempercepat rebasing PDB, serta memperkuat mitigasi risiko terhadap nilai tukar, inflasi, dan harga komoditas.
Ipotnews - Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk () Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,0% pada 2027 menjadi salah satu asumsi dalam RAPBN 2027 yang paling rentan dipertanyakan validitasnya.
Josua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya berada di kisaran 5,22%, atau jauh di bawah target pemerintah. Menurutnya, momentum pertumbuhan yang ditopang belanja fiskal pada 2026 diperkirakan mulai kehilangan daya dorong pada 2027.
"Target pertumbuhan 6,0% merupakan angka yang paling rentan dipertanyakan validitasnya. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya berada pada kisaran 5,22%, jauh di bawah target pemerintah, karena momentum pertumbuhan yang didorong belanja fiskal pada 2026 diperkirakan mulai kehilangan daya dorong pada 2027," kata Josua saat dihubungi Ipotnews Jumat malam (14/8).
Ia menambahkan, efek basis tinggi dari pertumbuhan yang kuat pada 2026 turut membatasi ruang akselerasi ekonomi pada 2027, kecuali dibarengi transformasi struktural dan perbaikan nyata di pasar tenaga kerja.
Selain itu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang cukup agresif pada 2026 diperkirakan baru sepenuhnya ditransmisikan ke suku bunga kredit perbankan pada 2027. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
"Gap sekitar 0,8 poin persentase antara asumsi pemerintah dan proyeksi pasar ini bukan sekadar selisih teknis, melainkan mencerminkan perbedaan fundamental dalam memandang daya tahan permintaan domestik di tengah pengetatan moneter yang belum sepenuhnya rampung," ujar Josua.
Dari sisi nilai tukar, Josua menilai asumsi rupiah pada level Rp17.500 per dolar AS masih realistis dibandingkan proyeksi nilai tukar akhir 2026 di kisaran Rp17.800-Rp18.000 per dolar AS. Rupiah diperkirakan berpotensi menguat menuju Rp17.400-Rp17.600 per dolar AS pada akhir 2027.
Namun, pelemahan rupiah dari rata-rata Rp16.468 per dolar AS pada 2025 menjadi Rp17.500 pada 2027 tetap memiliki konsekuensi terhadap beban pembayaran bunga utang luar negeri dan subsidi energi yang sebagian besar terdenominasi dalam valuta asing.
Menurut dia, kebijakan yang menjadikan pelemahan kurs sebagai asumsi dasar tanpa strategi mitigasi risiko yang jelas berpotensi memperbesar tekanan terhadap belanja nonproduktif, terutama ketika pemerintah justru menargetkan defisit fiskal yang lebih rendah menjadi 2,40% terhadap PDB pada 2027.
Josua juga menilai target inflasi 2,5% pada 2027 yang dipertahankan sama dengan asumsi 2026 perlu dicermati. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan risiko pass through inflasi dari sisi penawaran, khususnya akibat kenaikan harga energi global dan implementasi program biodiesel B50.
Program B50 memang berpotensi menghasilkan penghematan devisa, tetapi pada saat yang sama dapat memberikan tekanan terhadap harga bahan bakar domestik.
Proyeksi independen menunjukkan inflasi 2027 berpotensi berada di kisaran 2,94%-2,95%, dengan tekanan terutama berasal dari inflasi struktural sisi suplai yang terus diteruskan ke harga konsumen.
Josua juga menyoroti kenaikan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dari USD70 per barel pada 2026 menjadi USD75 per barel pada 2027. Asumsi tersebut dinilai masih cukup optimistis apabila dibandingkan dengan proyeksi harga minyak dari data pasar.
Jika harga minyak terealisasi di bawah asumsi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas berpotensi tergerus. Di sisi lain, belanja subsidi energi tetap harus disesuaikan dengan perkembangan harga pasar.
Risiko tersebut semakin besar karena lifting gas diturunkan dari 984 ribu menjadi 954 ribu setara barel minyak per hari. Kondisi ini berpotensi memperlemah basis penerimaan negara dari sektor migas di tengah tren normalisasi harga komoditas, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah, hingga 2028.
Dari sisi fiskal, Josua menilai target defisit 2,40% PDB pada 2027 juga terlalu optimistis. Proyeksi independen memperkirakan defisit berada di kisaran 2,70%-2,90% PDB.
Perbedaan tersebut terutama mencerminkan perbedaan asumsi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penting dalam menentukan rasio defisit terhadap PDB.
Secara nominal, pembiayaan defisit pada 2027 diproyeksikan meningkat dibandingkan 2026 meskipun rasio defisit terhadap PDB menyempit. Kondisi ini terjadi karena basis PDB nominal yang digunakan pemerintah tumbuh lebih cepat.
"Pemerintah mengklaim menjaga kehati-hatian fiskal dengan menurunkan target defisit menjadi 2,40% PDB pada 2027, namun secara nominal pembiayaan justru meningkat menjadi Rp671,2 triliun dan belanja negara tetap tumbuh signifikan untuk membiayai sepuluh program transformasi besar seperti renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD , 100 GW energi surya, Bursa Mineral dan Komoditas, Indonesia Financial Center, serta Danantara Development Management Fund untuk proyek seperti Giant Sea Wall senilai sekitar USD100 miliar," tutur Josua.
Menurutnya, ruang fiskal yang semakin terbatas, termasuk penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang makin terkuras, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendanai berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan proyek Giant Sea Wall tanpa meningkatkan tekanan terhadap rasio utang dalam jangka menengah.
Josua menilai salah satu persoalan penting dalam kerangka RAPBN 2027 adalah basis perhitungan PDB yang belum direbase selama lebih dari satu dekade.
Presiden sebelumnya menyampaikan bahwa apabila PDB riil Indonesia ternyata lebih besar dari estimasi saat ini, maka rasio defisit terhadap PDB dapat mengecil secara otomatis tanpa perubahan terhadap besaran pembiayaan.
Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas sejumlah target rasio fiskal masih bergantung pada pemutakhiran data PDB. Karena itu, pelaku pasar perlu membaca target-target fiskal pemerintah dengan kehati-hatian hingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dan proses rebasing PDB diterbitkan secara resmi.
"Ke depan, pemerintah dan DPR perlu memprioritaskan penyelesaian rebasing PDB dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi secepatnya agar kerangka fiskal jangka menengah memiliki basis kalkulasi yang kredibel dan tidak menyesatkan persepsi pasar maupun publik," tegas Josua.
Di pasar surat utang, Josua memperkirakan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berpotensi sedikit menurun dari kisaran 7,20%-7,40% pada 2026 menjadi 7,10%-7,30% pada 2027.
Penurunan tersebut didukung ekspektasi normalisasi harga minyak serta stabilitas BI Rate pada level 5,75% hingga akhir 2027.
Sementara itu, rupiah diperkirakan menguat secara bertahap dari kisaran Rp17.800-Rp18.000 per dolar AS pada akhir 2026 menjadi Rp17.400-Rp17.600 per dolar AS pada akhir 2027. Meski demikian, tekanan jangka pendek pada semester I-2027 tetap perlu diwaspadai apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga.
Bagi investor SBN, kondisi tersebut mengindikasikan volatilitas jangka pendek masih berpotensi terjadi, sementara prospek jangka menengah relatif kondusif selama peringkat investment grade BBB dengan outlook stabil dari S&P Global dapat dipertahankan melalui konsistensi disiplin fiskal.
Josua menilai rencana pemerintah untuk memperoleh potensi penghematan hingga Rp360 triliun per tahun melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa merupakan langkah struktural yang positif.
Namun, realisasinya membutuhkan penguatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) menjadi badan pengadaan pemerintah yang lebih otoritatif.
Demikian pula dengan rencana konsolidasi BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 200-300 entitas dengan estimasi penghematan Rp50 triliun per tahun. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi reformasi struktural signifikan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi eksekusi serta pengendalian risiko moral hazard dalam proses divestasi maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Josua merekomendasikan pemerintah mempertimbangkan revisi asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 ke kisaran 5,2%-5,5%. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan basis kalkulasi yang lebih kredibel bagi target penerimaan dan defisit APBN serta mengurangi risiko shortfall penerimaan di tengah tahun anggaran.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat mekanisme automatic stabilizer dalam APBN untuk menghadapi skenario harga minyak dan komoditas yang lebih rendah dari asumsi.
Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal ekspansif dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang diperkirakan tetap ketat pada level BI Rate 5,75% hingga akhir 2027 perlu diperkuat agar transmisi suku bunga ke sektor riil tidak semakin menekan konsumsi domestik.
Transparansi terhadap sensitivitas asumsi RAPBN terhadap berbagai skenario domestik dan global juga dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dokumen anggaran di mata investor SBN dan lembaga pemeringkat internasional.
Josua menegaskan, disiplin fiskal perlu dijaga bukan hanya melalui target angka, tetapi juga melalui konsistensi pelaksanaan, transparansi pembiayaan, serta pengelolaan risiko fiskal jangka menengah, khususnya untuk proyek-proyek berskala besar di luar APBN seperti Danantara Development Management Fund dan Giant Sea Wall.
(Adhitya/AI)
Sumber : admin