• Indonesia siapkan bursa komoditas baru untuk memperkuat kendali harga global.
• Kewajiban transaksi dikhawatirkan membuat pembeli dan investor beralih.
• Bursa Indonesia dinilai sulit menandingi dominasi Bursa Malaysia.

Ipotnews - Indonesia berambisi meningkatkan kendali atas harga komoditas alam dunia melalui pembentukan bursa komoditas baru. Namun, rencana tersebut dinilai akan menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan bursa yang telah mapan dan berisiko menjadi bumerang apabila seluruh transaksi diwajibkan melalui bursa tersebut.
Bursa komoditas baru itu dijadwalkan mulai beroperasi tahun depan. Pembentukannya menjadi salah satu langkah terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengaruh negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia, demikian laporan  Reuters,  di Jakarta, Kamis (3/9).
Indonesia merupakan pemasok terbesar dunia untuk sejumlah komoditas utama, termasuk minyak sawit (CPO), nikel, dan batu bara termal. Indonesia juga menjadi salah satu sumber utama tembaga dan bauksit dunia.
Dalam pidatonya di hadapan parlemen bulan lalu, Prabowo menyampaikan sikap tegas bahwa Indonesia lebih baik mempertahankan komoditasnya daripada menjualnya dengan harga terlalu murah.
Kepala pengawas perdagangan komoditas Sarjito mengatakan perdagangan komoditas melalui bursa tersebut nantinya akan bersifat wajib. Sarjito baru-baru ini ditunjuk untuk memimpin pengawasan perdagangan komoditas.
Langkah Prabowo dilakukan ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya disebut turun 30 poin persentase menjadi 51% dalam delapan bulan. Sejumlah pengkritik menilai rencana pembentukan bursa bukan semata-mata strategi ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan politik untuk memperkuat pesan nasionalisme pemerintah.
Yanuar Nugroho, mantan pejabat senior yang pernah menjadi salah satu pembantu utama pendahulu Presiden Prabowo, Joko Widodo, menilai gagasan tersebut lebih menyerupai narasi nasionalis yang "bagus untuk bahan kampanye" daripada kebijakan ekonomi yang kuat.
Sulit Geser Bursa yang Sudah Mapan
Sejumlah pelaku industri dan analis menilai penetapan harga komoditas pada dasarnya membutuhkan kepercayaan pasar. Upaya memaksakan mekanisme tersebut melalui kewajiban perdagangan justru dikhawatirkan membuat investor menjauh, terutama ketika nilai tukar rupiah melemah, kinerja pasar saham kurang baik, dan kekhawatiran terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia masih cukup besar.
Ian Hiscock, principal Energy Shift Institute yang berbasis di Singapura, mengatakan posisi Indonesia sebagai pemain besar dalam sejumlah komoditas memang cukup kuat untuk menciptakan distorsi serius di pasar. Namun, menurut dia, ambisi untuk menetapkan harga komoditas dunia justru berpotensi menjadi bumerang.
"Indonesia merupakan pemain penting dalam sejumlah komoditas--cukup besar untuk menciptakan distorsi pasar yang serius--tetapi upaya untuk 'menetapkan harga komoditas global' kemungkinan justru menjadi bumerang," kata Hiscock.
Menurut dia, kebijakan tersebut berisiko mendorong investor yang selama ini mematuhi aturan untuk meninggalkan pasar Indonesia. Kondisi itu justru dapat membuat pelaku yang lebih sulit diawasi mengambil porsi lebih besar dan mencari cara untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Hal tersebut, menurut Hiscock, dapat mengurangi transparansi pasar alih-alih meningkatkannya. Dalam industri nikel, misalnya, pembeli dapat mempercepat peralihan ke teknologi baterai yang tidak berbasis nikel. Pembeli juga dapat memberikan insentif kepada pemasok dari negara lain untuk membiayai proyek-proyek yang dianggap lebih dapat diandalkan.
Seorang pelaku industri yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pembeli kemungkinan akan mencari pemasok alternatif atau bahkan produk pengganti jika bursa baru Indonesia diwajibkan untuk seluruh transaksi komoditas terkait, sementara harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga di bursa lain.
Simeng Deng, analis Rystad Energy, mengatakan pembeli pada dasarnya dapat memilih untuk meninggalkan pasar Indonesia. Dia mencontohkan ekspor batu bara Indonesia yang merupakan terbesar di dunia berdasarkan volume sudah menghadapi tekanan karena pembeli utama seperti China dan India mulai mendiversifikasi sumber pasokan ke Mongolia, Rusia, dan Afrika Selatan.
Deng menilai bursa baru tersebut berisiko berubah menjadi lapisan administratif domestik, bukan menjadi mekanisme penemuan harga yang sesungguhnya. Kondisi tersebut dapat mendorong pembeli yang khawatir untuk semakin cepat mengalihkan pembelian dari Indonesia.
Selain itu, ketidakpastian aturan dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan mendorong investor menahan modal hingga ketentuan mengenai bursa tersebut menjadi lebih jelas.
Juru bicara Prabowo dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Sarjito juga menolak memberikan komentar lebih lanjut.
CPO: Malaysia Versus Indonesia
Tantangan Indonesia untuk membangun bursa sebagai penentu harga global terlihat jelas dari pasar minyak sawit. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, tetapi upayanya membangun bursa sawit belum mampu menandingi posisi Malaysia.
Indonesia meluncurkan bursa minyak sawit pada 2023, tetapi volume transaksinya masih relatif kecil. Berbagai upaya bursa regional maupun global untuk membangun alternatif kontrak berjangka minyak sawit juga belum banyak mengurangi dominasi Malaysia.
Bursa Malaysia telah meluncurkan kontrak berjangka CPO pada 1980 dan hingga kini tetap menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan harga minyak sawit global.
Data Bursa Malaysia Derivatives menunjukkan sebanyak 19,62 juta kontrak berjangka CPO diperdagangkan sepanjang 2025, setara dengan 490,43 juta ton CPO. Sebaliknya, data Kementerian Perdagangan menunjukkan perdagangan kontrak berjangka CPO di Indonesia sepanjang tahun yang sama hanya mencapai 30.341 lot atau setara dengan 151.705 ton.
"Persaingan dengan Bursa Malaysia akan sangat sulit," kata Julian McGill, Managing Director Glenauk Economics. Menurut dia, status sebagai produsen terbesar ternyata memberikan keuntungan yang "sangat terbatas" dalam membangun sebuah bursa global.
M.R Chandran, trader minyak sawit veteran sekaligus chairman perusahaan agritech IRGA , memperkirakan pasar akan terbelah ketimbang menghasilkan tolok ukur harga baru. Menurut dia, bursa baru di Jakarta kemungkinan lebih banyak berfungsi sebagai referensi internal untuk menentukan bea ekspor dan proses perdagangan domestik.
Sementara itu, kontrak berjangka CPO Bursa Malaysia diperkirakan tetap menjadi acuan utama untuk penemuan harga global dan manajemen risiko.
CEO Malaysian Palm Oil Association, Roslin Azmy Hassan, mengatakan Kuala Lumpur tidak boleh berpuas diri menghadapi rencana Indonesia tersebut. Namun, dia menilai belum ada ancaman langsung terhadap posisi Bursa Malaysia.
Menurut Roslin, likuiditas, transparansi, dan partisipasi internasional merupakan faktor yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.
Seorang analis minyak sawit berbasis di Jakarta yang bekerja untuk perusahaan perdagangan global mengatakan kekhawatiran mengenai transparansi, kepastian hukum, dan independensi bursa selama ini menjadi faktor yang menghambat aktivitas perdagangan di bursa-bursa Indonesia.
Bahkan para pendukung pembentukan bursa baru Indonesia mengakui bahwa kredibilitas tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
"Bursa yang sukses tidak dibangun dalam semalam. Bursa yang sukses dibangun seiring waktu," kata Yazid Kanca Surya, CEO PT Jakarta Futures Exchange. (Reuters/AI)

Sumber : Admin