AI News - Menhub Dudy Purwagandhi menyatakan rencana impor kereta rel listrik bekas dari Jepang terhambat batas usia maksimum 20 tahun, sementara PT Kereta Api Indonesia (KAI) hanya memiliki 85 trainset dari kebutuhan 105 unit.
Poin Penting
- Batas usia maksimal impor KRL bekas ditetapkan 20 tahun, sedangkan KAI mengusulkan kereta berusia 25 tahun.
- KAI membutuhkan 105 trainset, namun saat ini baru tersedia 85 unit.
- Pertemuan lintas kementerian untuk bahas impor dijadwalkan ulang ke 7 Oktober 2026.
- Anggaran impor akan ditanggung penuh oleh KAI, termasuk biaya pengiriman dari Jepang.
- Produksi INKA hanya 2-3 unit per tahun, jauh di bawah target 8 unit per tahun.
Mengapa Batas Usia 20 Tahun Menjadi Kendala Utama Impor KRL Bekas?
Menurut Bisnis Indonesia, regulasi Kementerian Perdagangan membatasi usia maksimum kereta bekas yang dapat diimpor hingga 20 tahun, sehingga rencana KAI yang mengusulkan kereta berusia 25 tahun tidak dapat diproses. Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa batasan ini merupakan kendala teknis karena perbedaan kebijakan antara lembaga terkait. Batas usia yang lebih ketat dimaksudkan untuk memastikan keselamatan penumpang serta menghindari pemasokan unit yang sudah mendekati akhir masa pakainya. Karena KAI mengandalkan import sebagai solusi jangka menengah, ketidaksesuaian ini menunda realisasi tambahan armada yang dibutuhkan untuk melayani pertumbuhan penumpang.
Apa Dampak Kekurangan Trainset Terhadap Layanan KRL di Jabodetabek?
Bisnis Indonesia melaporkan bahwa KAI saat ini hanya memiliki 85 trainset, jauh di bawah target 105 unit yang diperlukan untuk mengakomodasi volume penumpang yang terus meningkat, diproyeksikan tumbuh 30,08 % pada tahun 2031. Kekurangan ini mengakibatkan kapasitas operasional yang terbatas, memperpanjang waktu tunggu, dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Dengan jumlah kereta yang tidak mencukupi, frekuensi layanan harus dipadatkan atau dijadwalkan ulang, yang selanjutnya menambah beban pada jaringan yang sudah padat. Dampak langsungnya terasa pada commuter yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama, terutama pada jam puncak di wilayah Jabodetabek.
Bagaimana Pemerintah Berupaya Menyeimbangkan Impor dan Industri Kereta dalam Negeri?
Kompas mencatat bahwa pemerintah akan menyusun peta jalan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pengembangan BUMN untuk menemukan solusi tengah antara kebutuhan impor dan perlindungan industri lokal. Pertemuan lintas kementerian yang semula direncanakan pada 2 Oktober 2026 ditunda dan kini dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, menandakan adanya upaya koordinasi lebih intensif. Menhub menekankan bahwa keputusan akhir akan memperhitungkan kemampuan produksi INKA yang saat ini hanya menghasilkan 2-3 unit per tahun, jauh dari proyeksi awal 8 unit. Selain itu, anggaran pengadaan KRL bekas sepenuhnya akan dibebankan pada KAI, termasuk biaya pengiriman, sehingga tidak menambah beban fiskal pemerintah sekaligus menjaga agar industri dalam negeri tetap memiliki ruang untuk beradaptasi.
Sumber : AI News