• Revisi outlook mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan risiko pelemahan kredibilitas fiskal
• Tekanan belanja sosial dan rendahnya rasio penerimaan negara membatasi ruang fiskal
• Peringkat tetap didukung stabilitas makro, utang pemerintah relatif rendah, dan pertumbuhan yang resilien

Ipotnews - Fitch Ratings merevisi Outlook peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, sekaligus menegaskan peringkat di level 'BBB', demikian rilis yang diterbitkan situs Fitch, Rabu (4/3).
Revisi outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta erosi konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah semakin terpusatnya pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, mengganggu sentimen investor, dan menekan ketahanan eksternal.
Meski demikian, penegasan peringkat 'BBB' didukung oleh rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta bantalan eksternal yang cukup. Faktor-faktor ini masih dibatasi oleh lemahnya penerimaan negara, tingginya biaya bunga utang, serta indikator tata kelola yang tertinggal dibandingkan negara lain dalam kategori 'BBB'.
Ketidakpastian Kebijakan Meningkat
Fitch memperkirakan kebijakan yang berhati-hati, termasuk kepatuhan pada batas defisit fiskal 3% PDB, akan tetap dijaga. Namun, fokus pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ambisius 8% dan meningkatkan belanja sosial berpotensi mendorong pelonggaran bauran kebijakan fiskal dan moneter secara signifikan.
Risiko tersebut tercermin dari masuknya revisi Undang-Undang Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Pelonggaran kerangka fiskal yang sudah lama berlaku, termasuk batas defisit 3%, berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan ketergantungan pada dukungan bank sentral dalam pembiayaan defisit.
Tekanan Belanja dan Penerimaan Lemah
Fitch memproyeksikan defisit fiskal 2026 sebesar 2,9% PDB, sama dengan 2025 dan lebih tinggi dari target pemerintah 2,7%. Proyeksi ini mencerminkan asumsi penerimaan yang lebih konservatif seiring perlambatan pertumbuhan serta dampak terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek.
Belanja sosial diperkirakan meningkat, termasuk program makan bergizi gratis yang totalnya mencapai sekitar 1,3% PDB untuk periode 2025-2029. Rencana percepatan belanja pada semester I-2026 juga menambah risiko pelebaran defisit.
Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB diperkirakan rata-rata 13,3% pada 2026-2027, jauh di bawah median negara 'BBB' sebesar 25,5%. Pelemahan penerimaan pada 2025 dipicu oleh lesunya penerimaan pajak, pembatalan hampir penuh kenaikan PPN 1 poin persentase, pengalihan dividen BUMN sebesar 0,4% PDB ke dana kekayaan negara baru Danantara, serta pembayaran restitusi pajak.
Peran Danantara dan Risiko Off-Budget
Dana kekayaan negara Danantara ditugaskan meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran. Pada 2026, Danantara berencana menanamkan investasi sebesar USD26 miliar atau 1,7% PDB pada proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Namun, terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara dapat meluas ke aktivitas semi-fiskal melalui investasi berbasis leverage guna mendukung prioritas kebijakan pemerintah, yang berpotensi mengurangi transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi.
Risiko Eksternal dan Tantangan BI
Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan melebar menjadi 0,8% PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor neto. Cadangan devisa diproyeksikan cukup untuk menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, relatif sejalan dengan negara peers.
Namun, risiko arus modal keluar tetap ada di tengah volatilitas pasar domestik dan sentimen investor yang masih rapuh, sehingga dapat memicu tekanan depresiasi rupiah dan kenaikan biaya pinjaman.
Di sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% sejak September 2025 dengan fokus pada stabilitas rupiah. Inflasi diperkirakan tetap dalam kisaran target 2,5% 1%. Fitch memperkirakan BI akan memangkas suku bunga dua kali menjadi 4,25% pada akhir 2026. Meski demikian, mandat yang semakin kompleks untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dapat menyulitkan BI dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar jika tekanan arus keluar modal meningkat.
Utang Terkendali, Pertumbuhan Tetap Kuat
Rasio utang pemerintah diproyeksikan naik moderat menjadi 41% PDB pada 2026, masih di bawah median 'BBB' sebesar 57,3%. Rasio tersebut diperkirakan stabil dalam jangka menengah selama pemerintah tetap mematuhi batas defisit fiskal. Namun, beban bunga yang mencapai sekitar 17% dari penerimaan pemerintah pada 2025 termasuk tinggi di kategori 'BBB'.
Dari sisi pertumbuhan, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sekitar 5% pada 2026-2027, dua kali lipat median negara 'BBB' sebesar 2,5%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama, ditopang belanja publik, investasi Danantara, pelonggaran moneter, serta program hilirisasi. Namun, target pertumbuhan 8% pada 2029 dinilai sulit tercapai tanpa reformasi struktural signifikan.
Sensitivitas Peringkat:

• Fitch menyebut sejumlah faktor yang dapat memicu penurunan peringkat, antara lain:
• Peningkatan kerentanan makro akibat melemahnya kerangka kebijakan
• Lonjakan signifikan rasio utang publik, termasuk dari defisit yang melebar atau realisasi kewajiban kontinjensi
• Penurunan tajam cadangan devisa akibat arus modal keluar
• Sebaliknya, outlook dapat kembali stabil jika disiplin kebijakan tetap terjaga, rasio penerimaan negara membaik mendekati negara peers 'BBB', serta kerentanan eksternal berkurang secara material.

Sumber : admin