Journalism Database & Technology  
 
 
News & Opinions | othersfinance

Saturday, August 12, 2017       09:44 WIB
Koperasi Menjadi Solusi Jitu Atasi Tindakan Penyimpangan Dana Desa


(Bisnis Indonesia)
Ipotnews - Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Agung Sudjatmoko, berpendapat dana desa yang saat ini dialokasikan oleh pemerintah pusat sangat rentan penyimpangan. Oleh sebab itu diperlukan upaya agar tingkat penyimpangan dana desa tidak terjadi.

Menurutnya, koperasi menjadi salah satu lembaga yang dapat berperan dalam meminimalisir tindakan penyimpangan penggunaan dana desa. Pasalnya seluruh pemanfaatan dana yang ada dikoperasi seluruhnya diawasi dan dilakukan bersama semua anggota.

Dikatakannya, penggelontoran dana ke desa sejak tahun 2015 dimulai  sebesar Rp20,76 triliun (untuk 74.093 desa), tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun (untuk 74.754 desa) dan tahun 2017 ini sebesar Rp60 triliun (untuk 74.954 desa). Bahkan direncanakan dana desa tahun 2018 ditambah menjadi Rp120 triliun. Besarnya nominal itu sangat rentan memunculkan bibit korupsi di daerah.

“Jika dana ini dilaksakanakan dengan baik untuk peningkatan infrastruktur desa, operasinal pembangunan desa, program dana bergulir maka akan menpercepat pembangunan desa sesuai dengan Nawacita Presiden yang ketiga membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Agung di Jakarta, Sabtu (12/8).

Lebih lanjut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindakan pidana korupsi dana desa, yaitu dengan memecah sistem penyaluran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan pelatihan, operasional dan modal dana bergulir di pedesaan. Setelah itu dana peruntukkan untuk masing-masing pos anggaran itu dimasukkan ke rekening institusi yang berbadan hukum di desa sesuai dengan peruntukan.

Kemudian, masih Agung, sistem pengawasan anggaran harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan rakyat desa. Khusus untuk modal bergulir, Dekopin menganjurkan agar pemerintah menggunakan instrumen koperasi untuk selamatkan dan mengoptimalisasi dana desa.

Dalam penunjukan koperasi sebagai pengelola dana desa, Agung mengatakan ada kriteria khusus yaitu koperasi harus sehat dan berbadan hukum. Sebab kedepan akuntabilitas penggunaan dana desa di koperasi ini menjadi utama dan akan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme yang jelas di rapat anggota.

Semua  kemajuan, perkembangan dan permasalahan diungkap secara umum pada rapat anggota. Dengan demikian dana desa tersebut dapat digunakan secara optimal. Dekopin menegaskan siap untuk membangun transparansi penggunaan dana desa khususnya untuk alokasi modal bergulir pemberdayaan masyarakat desa

“Kenapa harus gunakan koperasi, karena dengan koperasi dana desa tersebut dapat di gulirkan ke kelompok sasaran di desa. Masyarakat desa tercatat sebagai anggota,” tutur Agung.

(Marjudin)


 





loading.. loading.. loading..