Journalism Database & Technology  
 
 
News & Opinions | CORPORATEACTION

Monday, March 20, 2017       17:25 WIB
Hasil RUPS Maret 2017 BBNI

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) [6,600 -25 (-0,4%)]

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.672.907.888 saham atau 84,04 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja“ firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja“ firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2958/PSS/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Mata Acara Kedua:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016  yaitu sebesar Rp11.338.748.081.836,- (sebelas triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2016" sebagai berikut:
1. Dividen sebesar 25% atau Rp2.834.687.020.459,00 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp1.133.874.808.183,60, sehingga total dividen sebesar 35% atau Rp3.968.561.828.642,60 ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening Kas umum Negara dalam bentuk Rupiah di Bank Indonesia.
b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.            
2. Sebesar 65% atau Rp7.370.186.253.193,40 akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017,dan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.

Mata Acara Keempat:
Menyetujui:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima:
Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketujuh:
1. Dewan Komisaris :
1.1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/M TAHUN 2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
1.2. Memberhentikan Sdr. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Sdri. Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
1.3. Mengalihkan penugasan Sdr. Wahyu Kuncoro dari semula Komisaris menjadi Wakil Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Komisaris.
1.4. Mengangkat Sdr. Marwanto Harjowiryono sebagai Komisaris dan Sdr. Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen.

2. Direksi :
2.1. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 15 Maret 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Wakil Direktur Utama.
2.2. Mengalihkan penugasan Sdr. Herry Sidharta dari semula Direktur menjadi Wakil Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur yang diangkat pada RUPS Tahunan 17 Maret 2015.
2.3. Mengangkat Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1.Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama
3.Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen
4.Sdr. Revrisond Baswir sebagai Komisaris Independen
5.Sdr.Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen
6.Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris
7.Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris
8.Sdr. Marwanto Harjowiryono sebagai Komisaris

Direksi
1.Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
2.Sdr. Herry Sidharta sebagai Wakil Direktur Utama
3.Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
4.Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
5.Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur
6.Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
7.Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
8.Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur.
9.Sdr. Putrama Wahju Setiawan sebagai Direktur
10.Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

Sumber : IPS RESEARCH


 





loading.. loading.. loading..